Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang–undangan, bantuan hukum, dokumentasi hukum, publikasi hukum, informasi hukum serta penyuluhan hukum.

FUNGSI

  1. Menghimpun, menelaah dan mempelajari perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dalam lingkup perumusan produk hukum Daerah, bantuan hukum, dokumentasi dan publikasi hukum dan penyuluhan
  2. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja rancangan produk hukum Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
  3. Pelaksanaan eksaminasi, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum Daerah.
  4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan produk hukum Daerah.
  5. Pelaksanaan penyusunan produk hukum Daerah baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun yang bersifat (beschikking).
  6. Pelaksanaan pengajuan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD dan pengajuan evaluasi rancangan produk hukum Daerah kepada Gubernur.
  7. Pelaksanaan penetapan produk hukum Daerah, pemberian penomoran dan tanggal penetapan produk hukum Daerah.
  8. Pelaksanaan pengundangan produk hukum Daerah, penerbitan Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
  9. Pelaksanaan autentifikasi produk hukum Daerah.
  10. Pelaksanaan penghimpunan, mengolah dan melakukan klasifikasi, pendokumentasian, menyimpan dan melestarikan produk hukum Daerah, peraturan perundangan-undangan dan buku ilmu pengetahun hukum untuk didayagunakan sebagai basis data.
  11. Pelaksanaan penyebarluasan dan penggandaan produk hukum Daerah, penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
  12. Pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten.
  13. Pelaksanaan kajian dan evaluasi produk hukum Daerah serta kajian terhadap permasalahan peraturan perundang-undangan terkait, terbaru dan lebih tinggi.
  14. Melakukan kajian dan koordinasi atas permasalahan hukum tertentu Pemerintah Daerah, memberikan konsultasi hukum, pertimbangan hukum, telaahan hukum dan pendapat hukum.
  15. Menangani perkara perdata, Tata Usaha Negara dan sengketa informasi publik dalam hubungan kedinasan.
  16. Melakukan pendampingan dalam perkara pidana bagi Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Desa dalam perkara pidana pada tingkat penyelidikan dan penyidikan maupun sebagai saksi/saksi ahli.
  17. Pelaksanaan kerjasama pelayanan hukum dan HAM.
  18. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pelaporan RANHAM, Aksi HAM dan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.
  19. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup penyusunan produk hukum Daerah, bantuan hukum dan HAM, serta dokumentasi, publikasi dan kajian.
  20. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan laporan dalam lingkup tugas.
  21. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dalam menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan perumusan  produk hukum Daerah.

RINCIAN TUGAS

  1. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Penyusunan Produk Hukum.
  2. Menyiapkan bahan telaahan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dalam lingkup perumusan produk hukum.
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja rancangan produk hukum Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
  4. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan eksaminasi, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum Daerah.
  5. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan produk hukum Daerah.
  6. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan produk hukum Daerah baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun yang bersifat (beschikking).
  7. Menyiapkan pelaksanaan pengajuan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD dan pengajuan evaluasi rancangan produk hukum Daerah kepada Gubernur.
  8. Menyiapkan penetapan produk hukum Daerah, pemberian penomoran dan tanggal penetapan produk hukum Daerah.
  9. Menyiapkan pelaksanaan pengundangan produk hukum Daerah, penerbitan Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
  10. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup penyusunan produk hukum Daerah.
  11. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
  12. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
  13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dalam menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan perumusan  produk hukum Daerah.

RINCIAN TUGAS

  1. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.
  2. Menyiapkan bahan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dalam lingkup dokumentasi, publikasi, penyebarluasan, kajian, penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan pengelolaan JDIH Kabupaten.
  3. Menyiapkan pelaksanaan autentifikasi produk hukum Daerah.
  4. Menyiapkan pelaksanaan penghimpunan, mengolah dan melakukan klasifikasi, pendokumentasian, menyimpan dan melestarikan produk hukum Daerah, peraturan perundangan-undangan dan buku ilmu pengetahun hukum untuk didayagunakan sebagai basis data.
  5. Menyiapkan pelaksanaan penyebarluasan dan penggandaan produk hukum Daerah, penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
  6. Menyiapkan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten.
  7. Menyiapkan pelaksanaan kajian dan evaluasi produk hukum Daerah serta kajian terhadap permasalahan peraturan perundang-undangan terkait, terbaru dan lebih tinggi.
  8. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup dokumentasi, publikasi, penyebarluasan, kajian, penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan pengelolaan JDIH Kabupaten.
  9. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
  10. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
  11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dalam menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan bantuan hukum dan HAM.

RINCIAN TUGAS

  1. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Bantuan Hukum dan HAM.
  2. Menyiapkan bahan telaahan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dalam lingkup bantuan hukum dan HAM.
  3. Menyiapkan pelaksanaan kajian dan koordinasi atas permasalahan hukum tertentu Pemerintah Daerah, pemberian konsultasi hukum, pertimbangan hukum, telaahan hukum dan pendapat hukum.
  4. Menangani dan menyiapkan pelaksanaan dan penanganan perkara perdata, Tata Usaha Negara dan sengketa informasi publik dalam hubungan kedinasan.
  5. Mendampingi dan menyiapkan pelaksanaan dan pendampingan dalam perkara pidana bagi Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Desa dalam perkara pidana pada tingkat penyelidikan dan penyidikan maupun sebagai saksi/saksi ahli.
  6. Menyiapkan pelaksanaan kerjasama pelayanan hukum dan HAM.
  7. Menyiapkan pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis dan pelaporan RANHAM, Aksi HAM dan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.
  8. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup bantuan hukum dan HAM.
  9. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
  10. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
  11. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.